Pada masa kampanye bulan November 2016 silam, Sandiaga Uno sebagai calon Wakil Gubernur DKI Jakarta menyatakan akan melepas saham Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk. Menurut data, Pemprov DKI merupakan salah satu pemegang saham perseroan terbesar di perusahaan tersebut, yakni sebesar 26,25 persen dengan rincian 23,34 persen milik Pemprov DKI dan 2,91 persen milik BP IPM Jaya.

Setelah dinyatakan terpilih sebagai Wagub Jakarta, Sandiaga kembali mengungkap rencananya untuk melepas saham Pemprov DKI di perusahaan penghasil sekaligus distributor Anker, Carlsberg, San Miguel, dan Kuda Putih. Beliau mengatakan bahwa tidak pantas jika ibukota negara dengan muslim terbesar di dunia memiliki saham di perusahaan bir. Menurutnya, bir tak terkait dengan kepentingan orang banyak dan tidak sesuai dengan visi untuk membahagiakan warga Jakarta.

Hal ini tentunya menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju kurang lebih beralasan sama dengan para pendukung Permendag No.6/2015, bahwa penjualan saham perusahaan bir termasuk upaya melindungi moral dan budaya bangsa (yang menurut kami, hal ini ganjil karena minum bir atau tidak bukanlah tolak ukur moral seseorang). Sedangkan pihak yang kontra, punya alasan lain – seperti yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.

“Kita ini kan bukan negara syariat agama. Saya tegaskan berkali-kali, ini negara Pancasila. Kalau cuma karena enggak boleh (punya saham di perusahaan) produsen bir, ya enggak bisa,” kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/4).

Djarot juga turut menyayangkan rencana Wagub baru ini karena ia berharap Sandiaga mengawasi ketat peredaran minuman keras ilegal dan oplosan, ketimbang menjual saham perusahaan bir. “Bagaimanapun juga, jika dijual, kan bir tetap berproduksi, ya enggak? Sebetulnya yang harus kita awasi adalah justru minuman keras yg tidak ada izin. Itu yang sering menimbulkan orang mati. Oplosan,” jelasnya pada Kamis (4/5), seperti yang dikutip oleh Tirto ID.

Sekertaris Daerah DKI Jakarta juga mengungkap rencana pelepasan saham milik Pemprov DKI Jakarta sebaiknya dikaji terlebih dahulu, agar dapat dilihat dampak positif dan negatifnya. Beliau khawatir rencana itu muncul menjadi wacana liar yang sebenarnya demi menguntungkan pihak lain.

Ketiga pejabat negara tersebut mengatakan akan menyerahkan keputusan akhir ke pimpinan daerah DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta yang baru, meski saat ini pihaknya tak akan melepas saham Pemprov DKI di Delta Djakarta. Djarot menilai, perusahaan yang sudah ada sejak era kepemimpinan Gubernur Ali Sadikin tahun 1970an ini memberikan pemasukan yang lumayan signifikan untuk APBD.

AM
Via Tirto ID
Image via CNN Indonesia